Pada pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) 2016 dari tanggal 4 s/d 6 April
yang baru saja kita lewati, ada kabar yang cukup mengejutkan. Di salah
satu madrasah aliyah swasta(MAS) yang berada di Desa Sei Kamah Kecamatan Sei
Dadap Asahan, menginformasikan kalau tahun ini akan menjadi tahun terakhir
mereka melaksanakan UN. Sumber tersebut juga menyatakan jika kebijakan ini akan
di ikuti oleh sebelas sampai tiga belas madrasah lain mulai dari tingkat MI,
MTS dan MA. Kontan saja kabar ini begitu menohok ke hulu hati. Bagaimana tidak?
Beberapa tahun yang lalu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di lingkungan
Kementerian Agama Asahan pernah mencanangkan program me-madrasahkan Asahan.
Lalu dari mana ceritanya, ada puluhan madrasah ingin membubarkan diri? Apa
gerangan yang terjadi?
Berdasarkan penelusuran
KisaranNews, informasi ini ternyata bukan sekedar isapan jempol. Menurut salah
seorang pengurus madrasah yang bersangkutan, kondisi ini picu kurangnya
perhatian instansi berwenang terhadap pembinaan dan pengembangan madrasah. Ia
menceritakan sudah sejak lama, madrasah-madrasah swasta tidak lagi mendapatkan
bantuan rehabilitasi bangunan atau pun bangunan baru. Khususnya madrasah yang
berada jauh dari pusat ibu kota kabupaten.
Persoalan itu belum termasuk
susahnya pencairan dana bantuan operasional sekolah(BOS) yang menjadi tulang
punggung pelaksanaan pembelajaran di madrasah masing-masing. Ia juga
menambahkan, untuk pencairan dana BOS saja bisa persemester. Lalu bagaimana
pembiayaan awal pembelajaran?
Tak Cuma itu, pencairan Tunjangan
Profesi Guru(TPG) Madrasah di lingkungan Kemenag Asahan cenderung di persulit
dan tak di carikan solusi. Bagi guru-guru yang telah mendapatkan sertifikat
guru profesional dan kekurangan 24 jam mengajar sesuai mata pelajaran yang di
ampu, cenderung di biarkan untuk mencari solusi secara mandiri. Hebatnya lagi,
pengawas yang ada lebih fokus untuk meng”amputasi” pencairan tunjangan TPG guru
mandrasah tanpa memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, misalnya di
tahun pelajaran di mulai.
Perlakuan ini di rasakan pihak
madrasah sangat mengecilkan keberadaan mereka.
Jika benar ada guru Madrasah gagal mendapatkan TPG, ada baiknya pengawas
di atasnya juga tidak pernah mendapatkan dana tersebut. Maukah para pengawas?
Setelah mengikuti lebih jauh,
persoalan pembinaan dan alokasi pendanaan ternyata wewenangnya di miliki oleh
dua lembaga yang berbeda khususnya pada tingkat MA. Untuk pembinaan madrasah,
lewat kelompok kerja madrasah(POKMAS) merupakan domain Madrasah Aliyah Negeri
sedangkan persoalan pencairan dana BOS, bantuan rehab atau pembangunan serta
pencairan TPG menjadi wilayah Kementerian Agama kabupaten. Sementara antara MAN
dan Kemenag cenderung tidak berjalan sistem koordinasinya. Jika kondisi ini di
biarkan, punahnya Madrasah di Asahan tinggal menunggu waktu saja. Dan tanggung
jawab itu berada di pundak MAN Kisaran dan Kemenag Asahan. Akan kita biarkan
hal ini terjadi? ( M. Ali Hasyimi)
